PENTAS.TV – YOGYAKARTA — Konflik antara manusia dan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tidak hanya berkaitan dengan kerugian masyarakat akibat kerusakan tanaman pertanian.
Keberadaan monyet ekor panjang yang beririsan dengan ruang aktivitas masyarakat menunjukkan adanya persoalan lebih luas dalam hubungan antara manusia, lingkungan, dan satwa liar.
Di satu sisi, masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap lahan pertanian. Namun di sisi lain, keberadaan satwa liar juga perlu diperhatikan.
Kondisi tersebut membuat upaya mitigasi konflik manusia dan satwa liar tidak cukup hanya berorientasi pada penanganan gangguan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi ekologis serta nilai dan pengetahuan yang hidup di tengah masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian Tim Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) Macaca UGM melalui penelitian berjudul “Integrasi Bioekologi dan Living Law dalam Perumusan Kebijakan Mitigasi Konflik Ruang Manusia-Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) di Gunungkidul”.
Penelitian tersebut berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan mitigasi dengan mengintegrasikan pengetahuan dan praktik masyarakat dengan kajian bioekologi monyet ekor panjang.
Tim penelitian terdiri atas Azmi Hanief Zeinadin dari S1 Filsafat, Naura Fenadine dari S1 Biologi, Okta Amaliya Fitriana dari S1 Hukum, Ashma’ Nabila Rayyan dari S1 Biologi, dan Ghalbin Charis Al Amien dari S1 Manajemen dan Kebijakan Publik.
Penelitian dilakukan di Kapanewon Paliyan, Saptosari, dan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, DIY.
Tim mengkaji pola kehidupan monyet ekor panjang, pengalaman masyarakat dalam menghadapi konflik, serta berbagai praktik mitigasi yang selama ini dilakukan secara lokal.
Di bawah pendampingan Dr. Abdul Rokhmat Sairah Z, S.Fil., M.Phil., tim menggunakan perspektif living law untuk melihat norma, nilai, kebiasaan, dan pengetahuan yang hidup serta dijalankan masyarakat dalam merespons keberadaan monyet ekor panjang.
Dari kajian tersebut, tim mempertimbangkan pengembangan buffer zone atau zona penyangga antara habitat satwa dan ruang aktivitas manusia sebagai salah satu opsi mitigasi konflik.
Zona penyangga tersebut dapat dikembangkan melalui pengaturan ruang, vegetasi, penghalang yang sesuai, serta sistem pemantauan dengan menyesuaikan kondisi ekologis dan sosial masing-masing wilayah.
Selain zona penyangga, tim juga mengkaji pengendalian populasi secara selektif.
Namun, pengendalian tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembasmian satwa, melainkan salah satunya dapat mempertimbangkan pengendalian reproduksi melalui sterilisasi.
“Pengendalian populasi ini bukan berarti membasmi satwa liar. Salah satu opsi yang kami pertimbangkan adalah pengendalian reproduksi melalui sterilisasi. Namun, opsi ini masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait kondisi populasi, kesejahteraan satwa, efektivitas, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Azmi, Senin (14/9/2026).
Kajian tersebut juga mengintegrasikan pendekatan bioekologi untuk memahami perubahan habitat, ketersediaan sumber pakan, serta tumpang tindih ruang hidup monyet ekor panjang dengan lahan pertanian.
Pendekatan bioekologi tersebut menjadi dasar bagi tim untuk mempertimbangkan bentuk mitigasi yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperhatikan kondisi ekologis satwa.
Sebelumnya, masyarakat telah mengembangkan berbagai bentuk mitigasi untuk menghadapi monyet ekor panjang.
Di antaranya penggunaan jaring atau pagar, bunyi-bunyian, orang-orangan sawah, hingga penjagaan lahan secara kolektif.
Menurut tim, praktik tersebut tidak muncul begitu saja. Berbagai metode tersebut terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi konflik dengan satwa liar.
“Mitigasi yang dilakukan masyarakat tidak muncul begitu saja. Ada pengalaman, kebiasaan, nilai, dan pengetahuan lokal yang membentuk cara masyarakat merespons keberadaan monyet ini. Karena itu, praktik tersebut perlu dipahami sebagai bagian penting dari living law atau hukum adat,” ujar Okta.
Menurut tim, praktik masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang terdampak konflik, tetapi juga memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola interaksi dengan satwa liar.
Karena itu, pengetahuan lokal dinilai perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan mitigasi konflik manusia dan monyet ekor panjang.
Konflik tersebut juga memperlihatkan dilema dalam menentukan tindakan terhadap monyet ekor panjang.
Di satu sisi, keberadaan satwa liar tersebut dapat menyebabkan kerusakan tanaman pertanian dan menimbulkan kerugian bagi petani.
Namun di sisi lain, sebagian masyarakat merasa iba dan tidak tega untuk membunuh satwa.
“Nilai keagamaan, keyakinan, serta pandangan masyarakat mengenai hubungan manusia dan alam turut memengaruhi pilihan tindakan masyarakat dalam menghadapi konflik,” jelasnya.
Karena itu, penyelesaian konflik tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek sosial, budaya, hukum, dan ekologis yang berkembang di masyarakat.
Sebagai salah satu luaran penelitian, Tim PKM-RSH Macaca UGM akan menyusun policy brief yang memuat rekomendasi kebijakan mitigasi konflik manusia dan monyet ekor panjang.
Rekomendasi tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan praktik mitigasi masyarakat, norma living law, kajian bioekologi, serta prinsip perlindungan satwa.
Tim berharap kajian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan mitigasi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.
“Melalui pendekatan tersebut, kami berharap kebijakan mitigasi konflik manusia dan satwa liar ini dapat dirumuskan secara kontekstual dan berkelanjutan, sehingga kebutuhan petani dan keberlangsungan hidup satwa dapat berjalan secara seimbang,” ujar Ghalbin.
Dalam penerapannya, tim juga menekankan pentingnya kolaborasi antaraktor.
Masyarakat dapat berperan dalam melakukan penjagaan secara kolektif. Organisasi nonpemerintah atau komunitas dapat mendukung edukasi mengenai konflik manusia dan satwa liar, sementara pemerintah berperan dalam mengatur instrumen kebijakan penanganan konflik.
Dengan pendekatan tersebut, konflik manusia dan monyet ekor panjang di Gunungkidul diharapkan tidak hanya ditangani sebagai persoalan gangguan terhadap pertanian, tetapi sebagai persoalan ekologis dan sosial yang membutuhkan solusi berkelanjutan.(GIH/*)