PENTAS.TV – Upaya menjaga keseimbangan antara kehidupan satwa liar dan aktivitas manusia di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menghadapi tantangan serius.
Konflik antara manusia dan monyet ekor panjang (MEP) yang selama ini terjadi di sejumlah wilayah Gunungkidul kembali menjadi perhatian. Kawanan primata tersebut dilaporkan semakin sering memasuki lahan pertanian warga, merusak tanaman, bahkan memakan benih yang baru saja ditanam petani.
Di tengah meningkatnya keluhan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gunungkidul justru mengambil keputusan untuk menghentikan program pemberian pakan monyet ekor panjang mulai 2027.
Program yang selama beberapa tahun dijalankan di wilayah Kapanewon Tepus tersebut dinilai belum efektif mengatasi konflik antara manusia dan satwa liar.
Keputusan ini sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai bagaimana pengelolaan populasi monyet ekor panjang dapat dilakukan tanpa mengabaikan kelestarian satwa maupun keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar habitatnya.
Program pemberian pakan monyet ekor panjang sebelumnya menjadi salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mencegah kawanan satwa turun ke lahan pertanian dan permukiman warga.
Program tersebut menggunakan Dana Keistimewaan (Danais). Pada 2026, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp160 juta.
Berdasarkan pemberitaan BPK RI Perwakilan DIY, program yang berjalan sejak 2023 itu menyediakan sekitar 800 kuintal pakan dan 560 sisir pisang setiap bulan di sejumlah titik kawasan pesisir Kapanewon Tepus.
Namun, pemberian pakan secara rutin ternyata belum mampu menghilangkan persoalan.
Gangguan terhadap lahan pertanian dan permukiman warga masih terjadi. Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa pemberian pakan secara terus-menerus dapat mengubah perilaku alami monyet dan membuat satwa bergantung pada pasokan makanan dari manusia.
Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lingkungan DLH Gunungkidul, Hana Kadaton Adinoto, mengatakan pemerintah kini tengah menyiapkan alternatif penanganan yang dinilai lebih tepat.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pengendalian populasi melalui sterilisasi monyet jantan, termasuk kemungkinan menyasar pemimpin kelompok atau pejantan alfa.
"Masih didiskusikan dengan pihak terkait," kata Hana.
Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DIY, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Persoalan konflik manusia dan monyet ekor panjang bukan hanya terjadi di wilayah Tepus.
Di kawasan Alas Tlogo, Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, kawanan monyet dilaporkan mendatangi lahan pertanian warga dalam jumlah besar.
Ratusan monyet terlihat menguasai area pertanian dan mengambil benih tanaman yang baru saja ditanam petani.
Peristiwa tersebut menggambarkan semakin sulitnya masyarakat mempertahankan lahan pertanian dari gangguan satwa liar.
Serangan serupa juga dikeluhkan petani di Padukuhan Pucung, Kalurahan Planjan, Kapanewon Saptosari.
Pada awal musim tanam, tanaman kacang dan jagung yang baru ditanam menjadi sasaran kawanan monyet. Benih yang berada di dalam tanah digali, kemudian dimakan.
Salah seorang warga, Samiyem, mengaku kawanan monyet tetap kembali meskipun sudah berulang kali diusir.
"Tanaman mulai dirusak monyet, kacang atau jagung yang ditanam, juga ada yang digali dan kemudian dimakan," ujar Samiyem.
Keluhan serupa disampaikan Sukamto. Ia khawatir gangguan tersebut akan menyebabkan petani mengalami kerugian, bahkan berujung pada kegagalan panen.
Terlebih, kondisi cuaca yang belum sepenuhnya mendukung membuat petani harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan tanaman mereka.
"Awal musim tanam ini, sudah ada kawanan monyet yang merusak tanaman kami," kata Sukamto.
Para petani berharap pemerintah segera menemukan solusi konkret agar kegiatan pertanian tidak terus terganggu oleh keberadaan kawanan monyet.
Menghentikan program pemberian pakan bukan berarti pemerintah menghentikan upaya penanganan konflik manusia dan satwa liar.
DLH Gunungkidul bersama BKSDA DIY dan sejumlah kalangan akademisi sebelumnya telah mengkaji berbagai alternatif untuk mengurangi gangguan monyet terhadap masyarakat.
Salah satu opsi yang menjadi perhatian adalah sterilisasi monyet jantan melalui metode vasektomi.
Metode ini dipertimbangkan sebagai langkah pengendalian reproduksi untuk menekan pertambahan populasi monyet dalam jangka menengah.
Namun, penerapannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemerintah masih memerlukan kajian ilmiah, rekomendasi teknis, serta pembahasan mengenai mekanisme penangkapan dan jumlah satwa yang akan menjadi sasaran.
Selain sterilisasi, pemerintah juga mengkaji kemungkinan relokasi serta penangkapan atau pengurangan populasi melalui kuota yang sesuai dengan ketentuan konservasi.
Pengendalian populasi harus memperhatikan aspek kesejahteraan satwa, kelestarian lingkungan, serta aturan perlindungan satwa liar.
Di luar pengendalian populasi, pemulihan sumber makanan alami di habitat monyet juga menjadi bagian penting dari strategi penanganan konflik.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama BKSDA DIY dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebelumnya telah membahas penanaman berbagai jenis pohon buah di kawasan hutan konservasi.
Langkah tersebut diharapkan dapat menyediakan sumber pakan alami sehingga monyet tidak perlu mencari makanan ke lahan pertanian warga.
Uji coba pemberian makanan tambahan berupa singkong di kawasan perbatasan hutan juga pernah dilakukan untuk mengurangi pergerakan monyet menuju lahan pertanian.
Pendekatan ini sejalan dengan kajian pemerintah bersama UGM yang menempatkan penyediaan sumber pangan alami dan pemulihan habitat sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Rismiyadi, menyebut kondisi cuaca ekstrem dan kekeringan menjadi salah satu faktor yang mendorong monyet masuk ke lahan pertanian warga.
"Karena cuaca ekstrem sehingga populasi MEP masuk ke lahan pertanian siap tanam milik warga," kata Rismiyadi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik manusia dan satwa liar tidak dapat dilepaskan dari perubahan kondisi lingkungan, ketersediaan pakan, serta ruang hidup satwa.
Persoalan monyet ekor panjang di Gunungkidul menjadi gambaran nyata tantangan pengelolaan satwa liar di kawasan yang berbatasan langsung dengan aktivitas manusia.
Di satu sisi, petani membutuhkan perlindungan terhadap tanaman dan sumber penghidupan mereka. Di sisi lain, keberadaan monyet sebagai bagian dari ekosistem juga harus diperhatikan.
Penghentian program pemberian pakan mulai 2027 menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi pendekatan penanganan konflik yang selama ini diterapkan.
Sterilisasi, relokasi, penanaman sumber pakan alami, hingga pemulihan habitat menjadi sejumlah alternatif yang masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai metode yang akan diterapkan pemerintah untuk mengatasi konflik monyet ekor panjang dan masyarakat Gunungkidul.
Tantangan terbesarnya bukan sekadar mengurangi jumlah monyet yang memasuki lahan pertanian, melainkan menemukan pola hidup berdampingan yang lebih seimbang antara manusia, satwa liar, dan lingkungan.
Sebab, keberhasilan konservasi tidak hanya diukur dari terjaganya populasi satwa, tetapi juga dari kemampuan manusia mempertahankan ruang hidup dan sumber penghidupannya tanpa harus saling merugikan.(GIM/*)