PENTAS.TV - Pemahaman dan pemanfaatan (literasi-inklusi) masyarakat mengenai produk-produk sektor keuangan merupakan aspek penting dalam perekonomian.
Namun, hingga kini, rasio literasi dan inklusi keuangan masyarakat masih belum 100 persen.
Meski demikian, berkat berbagai upaya lembaga-lembaga keuangan, rasio literasi dan inklusi keuangan terus berkembang.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, indeks literasi dan inklusi keuangan terus bertambah.
"Tahun ini, indeks literasi pada posisi 69,57 persen, lebih baik daripada selama 2025, yakni 66,64 persen," tandas Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Perumpamaannya, jelas dia, ada 70 di antara 100 orang penduduk Indonesia berusia 15-70 tahun berkriteria well literate.
Amalia Adilinggar Widyasanti meneruskan, indeks inklusi keuangan pun menunjukkan perkembangan positif. Tahun ini, kata dia, persentasenya menjadi 93,61 persen, lebih baik daripada 2025, yang posisinya 92,74 persen.
Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menimpali, perkembangan indeks literasi dan inklusi keuangan melebihi target pemerintah
"Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan indeks literasi dan inklusi keuangan, masing-masing 69,35 persen dan 93 persen," ungkap Friderica Widyasari Dewi.
Bahkan, imbuhnya, realisasi indeks literasi keuangan nasional 2026 itu pun melebihi standar The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang persentasenya, 63 persen.
Artinya, terang Friderica Widyasari Dewi, pencapaian literasi dan inklusi keuangan nasional sangat positif.
Friderica Widyasari Dewi menambahkan, berdasarkan wilayah, indeks literasi keuangan perkotaan pada posisi 72,54 persen, melebihi pedesaan, yakni 64,42 persen.
"Sedangkan indeks inklusi keuangan wilayah perkotaan dan pedesaan, masing-masing pada level 95,47 persen serta 90,39 persen," tutup Friderica Widyasari Dewi. (*)