PENTAS.TV-BANDUNG, – Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan Kebun Binatang Bandung kembali menjadi sorotan menjelang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terhadap gugatan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Bandung.
Pemerhati pertanahan dan agraria, Yudi T., menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam proses penerbitan sertipikat tersebut. Menurut dia, persoalan itu mencakup alas hak yang digunakan, prosedur penerbitan keputusan pemberian hak, hingga kewenangan instansi yang terlibat dalam proses administrasi pertanahan.
Yudi menegaskan, pandangannya merupakan pendapat sebagai pemerhati pertanahan dan bukan upaya untuk mendahului keputusan majelis hakim yang memiliki kewenangan memutus perkara.
Dalam keterangannya, Yudi mempertanyakan penggunaan segel jual beli sebagai alas hak dalam permohonan Sertipikat Hak Pakai. Ia menilai keabsahan dokumen tersebut masih perlu dipertanyakan dan diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain persoalan alas hak, Yudi juga menyoroti prosedur dan mekanisme penerbitan Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Pakai yang kemudian menjadi dasar penerbitan sertipikat.
Menurut dia, terdapat sejumlah kejanggalan dalam rangkaian proses administrasi tersebut. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah penerbitan SK Pemberian Hak Pakai dan Sertipikat Hak Pakai yang disebut berlangsung pada hari dan tanggal yang sama.
Yudi mempertanyakan bagaimana tahapan administrasi dapat diselesaikan dalam waktu tersebut, terutama terkait proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), meskipun nilai BPHTB disebut nihil.
Menurut pandangannya, proses validasi tersebut tetap menjadi aspek yang perlu diperiksa untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi. Ia menilai penyelesaian seluruh tahapan dalam hitungan jam patut mendapat perhatian dan penelusuran lebih lanjut.
Persoalan lain yang disoroti Yudi adalah status historis bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Ia berpendapat bahwa pada awal kemerdekaan, tanah tersebut bukan berstatus Tanah Kotapraja, baik sebagai Gemeente Eigendom maupun Gemeente Grond.
Dalam penjelasannya, Gemeente Eigendom merujuk pada kepemilikan privat Kotapraja, sedangkan Gemeente Grond merujuk pada tanah yang berkaitan dengan kepentingan publik atau jabatan Kotapraja.
Menurut Yudi, status historis tanah merupakan bagian penting yang perlu ditelusuri untuk menilai dasar penguasaan dan legalitas hak atas bidang tanah yang disengketakan.
Persoalan tersebut, menurut dia, perlu dilihat bersama dokumen alas hak, riwayat penguasaan tanah, serta rangkaian administrasi yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Bandung.
Berdasarkan penilaiannya terhadap persoalan pertanahan tersebut, Yudi menyebut proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai yang disengketakan diduga mengandung tiga jenis cacat hukum.
Pertama, cacat substansi atau materi, yang berkaitan dengan dasar dan materi hukum yang digunakan dalam penerbitan hak.
Kedua, cacat prosedur, yakni dugaan ketidaksesuaian tahapan dan mekanisme administrasi dalam proses pemberian hak hingga penerbitan sertipikat.
Ketiga, cacat wewenang, yang berkaitan dengan persoalan kewenangan dalam proses penerbitan keputusan atau dokumen hukum tersebut.
Ketiga hal itu merupakan penilaian Yudi sebagai pemerhati pertanahan. Kepastian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut tetap harus mengacu pada pemeriksaan bukti, ketentuan hukum yang berlaku, dan putusan pengadilan yang berwenang.
Yudi juga menyoroti hubungan antara perkara yang sedang berjalan dan dinamika proses peradilan lainnya, baik yang masih berlangsung maupun yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Menurut dia, perkembangan hukum dalam perkara-perkara tersebut berpotensi memengaruhi dinamika penyelesaian sengketa. Ia menilai persoalan yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Pakai dan proses penerbitannya menjadi salah satu titik penting yang perlu diperhatikan dalam perkara di PTUN Bandung.
Meski demikian, penentuan akibat hukum terhadap sertipikat dan perkara terkait tetap bergantung pada pertimbangan serta putusan pengadilan sesuai kewenangannya.
Menjelang putusan tersebut, Yudi berharap majelis hakim dapat menjalankan tugas secara objektif, profesional, dan berintegritas. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa pertanahan.
Pada akhirnya, Yudi mengingatkan agar politik agraria dijalankan dengan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan pandangannya bahwa penyelesaian sengketa tanah tidak hanya menyangkut aspek administrasi dan legalitas hak, tetapi juga prinsip keadilan serta kepentingan masyarakat.(AAN/*)
