Pentas.TV,-Proses seleksi jajaran Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS) kembali menjadi perhatian publik. Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesia (APECSI) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar melibatkan pakar konservasi dalam proses seleksi direksi, sehingga kepemimpinan KBS ke depan tidak hanya kuat dari sisi manajemen, tetapi juga memiliki kompetensi di bidang konservasi satwa liar.
Desakan tersebut disampaikan menyusul dibukanya kembali tahapan seleksi direksi KBS untuk ketiga kalinya. Menurut APECSI, momentum ini harus dimanfaatkan untuk menghadirkan pemimpin yang mampu memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus menjaga fungsi Kebun Binatang Surabaya sebagai lembaga konservasi.
Koordinator APECSI, Singky Soewadji, mengungkapkan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Surat tersebut berisi sejumlah rekomendasi agar proses seleksi tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan administratif maupun manajemen perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak calon di bidang konservasi dan perlindungan satwa.
Menurut Singky, seorang direktur KBS harus memiliki kepedulian terhadap pelestarian satwa liar. Kemampuan mengelola organisasi memang menjadi syarat penting, namun pemahaman mengenai konservasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab utama sebuah kebun binatang modern.
APECSI juga menilai berbagai persoalan yang pernah terjadi di lingkungan KBS menjadi alasan kuat perlunya pembenahan tata kelola. Salah satunya adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pakan satwa yang dinilai menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal sehingga potensi penyalahgunaan wewenang sulit terdeteksi sejak dini.
Selain itu, organisasi pecinta satwa tersebut menyoroti adanya perangkapan sejumlah jabatan strategis oleh satu orang, mulai dari direktur utama hingga merangkap fungsi direktur operasional dan direktur keuangan. Menurut APECSI, kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas sistem pengendalian internal serta meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
Di sisi lain, APECSI juga menilai fungsi Dewan Pengawas belum berjalan secara optimal. Minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan KBS, ditambah lamanya proses pengisian jabatan direksi, dinilai turut memengaruhi efektivitas tata kelola lembaga tersebut.
Berdasarkan pengalaman seleksi sebelumnya, APECSI menyebut belum banyak calon direksi yang memiliki kompetensi memadai di bidang konservasi satwa liar. Padahal, Surabaya maupun wilayah Jawa Timur memiliki banyak akademisi, dokter hewan, peneliti, hingga praktisi konservasi yang dinilai memiliki kapasitas untuk ikut menentukan arah pengelolaan Kebun Binatang Surabaya.
Karena itu, APECSI mengusulkan agar panitia seleksi melibatkan tenaga ahli dari kalangan akademisi maupun praktisi konservasi sebagai bagian dari tim penilai. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat kualitas proses seleksi sekaligus memastikan aspek konservasi menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan calon direksi.
Tak hanya itu, APECSI juga mengusulkan agar unsur pakar konservasi diberikan ruang dalam jajaran Dewan Pengawas Perumda Kebun Binatang Surabaya. Kehadiran tenaga ahli diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan serta memastikan kebijakan pengelolaan satwa berjalan sesuai prinsip-prinsip konservasi.
APECSI berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya. Dengan proses seleksi yang lebih transparan, objektif, dan melibatkan ahli konservasi, organisasi itu meyakini Direksi KBS yang terpilih nantinya akan mampu memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan peran Kebun Binatang Surabaya sebagai pusat konservasi, edukasi, penelitian, dan perlindungan satwa liar.(Aan/*)