PENTAS.TV-INDRAMAYU, – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji meminta Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ikut mengawal distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Hal tersebut disampaikan Wihaji saat bertemu lebih dari 1.000 kader TPK se-Kabupaten Indramayu dalam acara Temu Kader TPK yang digelar di Gedung Dakwah, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Kamis (17/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wihaji menegaskan bahwa tugas baru TPK bukan hanya melakukan pendampingan keluarga, tetapi juga memastikan distribusi MBG untuk kelompok 3B benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Menurut Wihaji, penugasan tersebut merupakan bagian dari arahan pemerintah agar jajaran terkait tidak hanya berkutat pada rapat dan seminar, tetapi turun langsung menyelesaikan persoalan di lapangan.
"Saya sebagai pembantu presiden, diperintah oleh beliau, jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, terjun ke lapangan, selesaikan masalah," kata Wihaji.
Ia mengatakan distribusi MBG bagi kelompok 3B di Indramayu telah berjalan di sebagian besar titik penyaluran. Sementara titik yang belum terlaksana akan segera ditindaklanjuti bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.
Peran TPK dalam distribusi MBG 3B merupakan bagian dari tugas tambahan yang diberikan kepada kader pendamping keluarga untuk mendistribusikan makanan bergizi sekaligus memberikan edukasi kepada kelompok sasaran.
Dalam pertemuan dengan para kader, Wihaji mengungkapkan prevalensi stunting di Kabupaten Indramayu berada pada angka 9,8 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional yang disebut mencapai 19,8 persen.
Meski demikian, capaian tersebut menurut Wihaji tidak boleh membuat upaya pencegahan stunting berhenti.
Ia mengingatkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang harus ditangani, termasuk persoalan pernikahan usia dini yang dinilai menjadi salah satu faktor risiko dalam persoalan stunting.
"Kalau di Indramayu cuma 9,8 persen. Berarti kalau ada 10 balita, stuntingnya cuma satu," ujarnya.
Wihaji meminta kader melihat angka tersebut secara lebih luas dengan memperhitungkan jumlah anak yang masuk dalam populasi balita di Kabupaten Indramayu.
Wihaji juga menjelaskan bahwa TPK memiliki peran penting dalam mendampingi keluarga pada berbagai tahapan kehidupan.
Kelompok yang menjadi sasaran pendampingan antara lain calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah dua tahun atau baduta, balita, remaja hingga lanjut usia atau lansia.
Untuk calon pengantin, Wihaji menekankan pentingnya pendampingan agar pasangan menikah pada usia ideal, yakni minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.
"Salah satu sebab stunting adalah pernikahan," ujarnya.
Sementara untuk baduta, Wihaji menekankan pentingnya perhatian terhadap periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Menurut dia, periode tersebut menjadi salah satu fase penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Wihaji juga menyampaikan bahwa peluang pemulihan anak yang mengalami stunting setelah berusia dua tahun menjadi lebih kecil.
"Kalau sudah dua tahun tidak stunting, ke sananya tidak akan stunting. Tetapi kalau di usia dua tahun kena stunting, yang bisa disembuhkan cuma 20 persen," katanya.
Kemendukbangga/BKKBN sendiri menempatkan MBG 3B sebagai salah satu intervensi untuk mendukung pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita dalam periode 1.000 HPK.
Selain persoalan gizi dan stunting, Wihaji turut menyoroti penggunaan telepon seluler di kalangan remaja.
Ia menyebut intensitas penggunaan gawai pada anak rata-rata mencapai sekitar delapan jam per hari. Sementara waktu komunikasi antara orang tua dan anak disebut hanya berkisar 10 menit sehari.
Kondisi tersebut menurut Wihaji perlu menjadi perhatian keluarga. Ia mengingatkan para kader agar ikut mendorong orang tua membangun komunikasi yang lebih baik dengan anak.
"Anak-anak kita setiap hari pegang telepon genggam minimal delapan jam. Ibu ngobrol sama anak paling sepuluh menit," ujarnya.
Untuk kelompok lanjut usia, Wihaji mengungkapkan populasi lansia di Kabupaten Indramayu mencapai 11,9 persen dari total penduduk.
Ia menilai kelompok lansia juga membutuhkan pendampingan, terutama karena sebagian orang tua berpotensi mengalami kesepian ketika anak-anak mereka bekerja atau tinggal di luar daerah.
Wihaji meminta dinas terkait segera merealisasikan program Sekolah Lansia dengan berbagai kegiatan sosial, seperti pengajian dan wisata religi.
Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga aktivitas sosial dan keterlibatan para lansia di lingkungan masyarakat.
Di sela acara, Wihaji juga memberikan bantuan uang tunai kepada sejumlah kader TPK yang hadir sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian mereka di lapangan.
Usai acara, Wihaji menjelaskan bahwa kunjungannya ke Indramayu merupakan bagian dari kunjungan kerja untuk memastikan tugas baru TPK dalam distribusi MBG kelompok 3B berjalan dengan baik.
"Kita pastikan bahwa tugas baru ini bisa dikerjakan oleh para TPK, maka kita cek langsung," katanya.
Wihaji menyebut sekitar 80 hingga 90 persen TPK di Indramayu telah menjalankan tugas distribusi MBG tersebut.
Dalam skema yang disampaikan Wihaji, TPK mendapatkan insentif sebesar Rp1.000 per porsi yang didistribusikan. Insentif tersebut dicairkan setiap 10 hari sekali sesuai mekanisme program.
Pemberitaan pada 17 September 2026 juga menyebut sebagian besar distribusi MBG 3B di Indramayu telah berjalan, dengan TPK menjadi ujung tombak distribusi hingga ke penerima manfaat.
Wihaji menegaskan bahwa distribusi MBG untuk kelompok 3B bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan stunting.
Menurutnya, pemenuhan gizi harus berjalan beriringan dengan berbagai intervensi lain, seperti penyediaan rumah layak huni, akses air bersih, edukasi keluarga dan sanitasi.
"Apakah langsung selesai stunting? Enggak. Karena tidak hanya asupan gizi yang dibutuhkan, butuh rumah layak, butuh air bersih, butuh edukasi, juga butuh sanitasi," ujarnya.
Karena itu, Wihaji meminta TPK tidak hanya memastikan makanan bergizi sampai kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita, tetapi juga terus memberikan edukasi serta pendampingan kepada keluarga.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Indramayu.(GIH/*)