Pesan Keras Daniel Mutaqien: Golkar Jabar Butuh Petarung Bukan Kader Bermuka Dua

BANDUNG,PENTAS.TV - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien, melontarkan peringatan keras kepada seluruh kader yang akan masuk dalam struktur kepengurusan Partai Golkar Jawa Barat periode 2025–2030. Ia menegaskan tidak akan memberi ruang bagi kader yang bersikap "lihat kiri, lihat kanan" atau tidak memiliki loyalitas dan keteguhan dalam menjalankan garis organisasi. 

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Daniel saat memberikan pidato politik dalam acara Konsolidasi Organisasi Perempuan dalam Mengawal Penguatan Keterwakilan Politik Perempuan yang digelar di Rooftop DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (6/6/2026). 

Ancaman Kader yang Lirik Kanan dan Kiri 

Di hadapan kader perempuan Golkar, Daniel menegaskan bahwa kepengurusan baru harus diisi oleh figur-figur yang memiliki komitmen kuat dan berjalan dalam satu komando organisasi. 

"Saya tidak akan mentolerir kader yang sikapnya lihat kiri dan lihat kanan. Saya lebih memprioritaskan kader yang memiliki keteguhan prinsip, satu haluan, dan siap menjalankan arahan di bawah komando saya," tegas Daniel. 

Menurutnya, sikap yang tidak konsisten dan bermain di dua kepentingan hanya akan menjadi hambatan bagi upaya konsolidasi partai menjelang agenda politik besar ke depan. 

Daniel: Belum Benahi Fraksi di Legislatif, 'Ini Kewenangan Saya' 

Daniel mengakui saat ini fokus utamanya masih tertuju pada penataan struktur kepengurusan DPD Golkar Jawa Barat yang baru. Sementara pembenahan di tubuh fraksi legislatif belum menjadi prioritas utama. 

"Untuk saat ini saya belum merambah ke fraksi anggota legislatif. Terus terang, semua itu kewenangannya ada di saya," ujarnya. 

Keluhan Anggota DPRD Provinsi Jabar seakan Dianak Tirikan 

Pernyataan Daniel muncul setelah adanya keluhan dari salah seorang peserta yang juga merupakan anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar. Ia berada di Komisi I. Dalam forum tersebut, legislator perempuan itu mengungkapkan kekecewaannya karena merasa tidak memiliki ruang dan kewenangan yang cukup untuk mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. 

Ia mengaku saat masih menjabat di DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihannya sendiri, pernah menduduki posisi strategis sebagai pimpinan dewan. Namun ketika terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat, dirinya justru tidak ditempatkan pada posisi yang memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan kebijakan. 

"Di daerah pemilihan saya dulu pernah menjadi ketua dewan. Tetapi ketika masuk DPRD Provinsi, saya tidak ditempatkan di lini yang bisa mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Saya hanya menjadi anggota biasa," ungkapnya. 

Keterwakilan kaum Perempuan di Kancah Politik 

Menurutnya, keterwakilan politik tidak cukup hanya sebatas kehadiran di parlemen. Lebih dari itu, wakil rakyat harus diberikan ruang dan kewenangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara nyata. 

"Keterwakilan itu harus memiliki kewenangan, bukan sekadar ikut atau mengekor. Selama saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, saya tidak pernah berada di Banggar maupun posisi lain yang memiliki peran strategis. Saya hanya anggota biasa," tuturnya. 

Keluhan tersebut menjadi sorotan dalam forum konsolidasi, sekaligus membuka diskusi mengenai distribusi peran kader di legislatif dan pentingnya penguatan posisi perempuan dalam struktur pengambilan keputusan politik di Jawa Barat.***