PENTAS.TV - BANDUNG, Demi tercukupinya kebutuhan pangan, pemerintah bersama lembaga-lembaga dan institusi-institusinya, termasuk melibatkan korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), menyusun dan mengimplementasikan berbagai strategi yang tepat, akurat, efektif, dan efisien.
Satu di antaranya menggulirkan Program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan, khususnya komoditas beras dan minyak goreng (migor) di seluruh wilayah tanah air, termasuk Jabar.
Bagaimana perkembangan dan realisasinya di Jabar?
Nurman Susilo, Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Jabar, mengklaim, pihaknya sukses menuntaskan 100 persen pendistribusian Program Bansos Pangan.
Dia membeberkan, realisasi penyaluran Bansos Pangan komoditas beras dan migor periode Februari 2026 bervolume masif.
"Volume penyaluran Bansos komoditas beras, sebut dia, yakni sekitar 121 ribu ton. Tepatnya, lanjut dia, 121.870.600 kilo gram," tandas Nurman Susilo.
Sedangkan volume penyaluran Bansos Pangan komoditas migor, sambungnya, yakni sekitar 24 ribu kilo liter atau sebanyak 24.374.120 liter.
Ratusan ribu ton beras dan kilo liter migor tersebut, kata Nurman Susilo, pihaknya diatribusikan kepada 6.087.709 orang Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau setara 99,9 persen target penugasan.
"Percepatan penyaluran ini tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memperluas covering distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)," papar Nurman Susilo.
Dia berpendapat, upaya intervensi secara masif dan terakselerasi ini termasuk upaya strategis pemerintah untuk menyikapi, mengantisipasi, sekaligus meredam kemungkinan terjadinya gejolak harga pangan, khususnya, komoditas beras dan migor.
"Selain itu, appa yang dilakukan pihaknya ini pun termasuk skenario dan solusi konkret pemerintah untuk menggaransi keterjangkauan pangan bagi publik Tatar Pasundan.
Tidak hanya mengakselerasi, tambah dia, bersama pemerintah, pihaknya juga turut menggeber dan memperluas pendistribusian beras SPHP pada para peritel dan pasar-pasar tradisional.
Termasuk, imbuhnya, pasar-pasar pencatat inflasi, yakni Pasar Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Pemerintah, tegas dia, memang mendesain Bansos Pangan sedemikian rupa agar pendistribusian benar-benar efektif dan tepat sasaran sehingga berdampak positif bagi masyarakat dan perekonomian. (*)