PENTAS.TV, – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat mendorong penguatan peran penyuluh keluarga berencana (KB) dalam mengintegrasikan program KB, ketahanan keluarga, dan penanganan kemiskinan melalui pemanfaatan bantuan sosial yang tepat sasaran.
Komitmen itu disampaikan Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti, saat membuka Webinar Optimalisasi Peran Penyuluh KB dalam Pelaksanaan Edukasi Program Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial di Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Kegiatan tersebut diikuti secara daring oleh ratusan penyuluh KB dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Siska mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk merupakan modal dasar pembangunan yang harus dikelola secara optimal.
Saat ini, Jawa Barat memiliki sekitar 51 juta penduduk yang tersebar dalam sekitar 13,7 juta keluarga. Menurutnya, seluruh program pembangunan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Keluarga berencana bukan hanya mengatur kelahiran, tetapi bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat, mandiri, berkualitas, dan sejahtera,” kata Siska.
Siska menjelaskan, transformasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) semakin menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil sekaligus penentu kemajuan suatu bangsa.
“Apakah negara kita mau maju atau tidak, itu tergantung keluarga,” ujarnya.
Meski demikian, dari total 13,7 juta keluarga di Jawa Barat, masih terdapat keluarga yang hidup di garis kemiskinan maupun di bawahnya. Karena itu, ia menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, keluarga penerima manfaat juga harus memperoleh pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan pendampingan agar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mencapai kemandirian ekonomi.
Dalam sambutannya, Siska turut mengutip pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai pentingnya perubahan pola pikir penerima bantuan sosial.
“Yang terpenting itu bukan hanya memberikan bantuannya, tetapi mengubah mindset-nya. Karena kalau mentalnya hanya menerima bantuan saja, maka selamanya mentalnya adalah mental miskin,” kata Siska mengutip pernyataan gubernur.
Ia menilai penyuluh KB memiliki posisi strategis karena menjadi tokoh yang dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi riil keluarga di lapangan.
Melalui peran tersebut, penyuluh KB diharapkan mampu mendorong keluarga miskin bertransformasi menjadi Keluarga Pancawaluya, yaitu keluarga yang sehat, tenteram, benar dalam bertindak, cerdas, serta mandiri secara ekonomi.
DP3AKB juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DP3AKB, Kemendukbangga melalui penyuluh KB, dan Dinas Sosial agar pendampingan terhadap keluarga penerima bantuan semakin efektif.
Saat ini, Jawa Barat memiliki sekitar 1.900 penyuluh KB yang tersebar di berbagai wilayah.
Siska juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi keluarga penerima bantuan sosial, di antaranya keterlibatan sebagian keluarga dalam praktik judi daring serta jumlah anak yang relatif banyak di keluarga miskin yang dinilai berpotensi memengaruhi Total Fertility Rate (TFR) dan kualitas hidup keluarga.
Menurutnya, terdapat sekitar 221.930 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di Jawa Barat yang perlu terus dipantau agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Sebagai langkah afirmatif, Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut mendorong peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana melalui surat edaran gubernur.
Upaya tersebut, kata Siska, membuahkan hasil dengan meningkatnya jumlah peserta KB pria hingga 300 persen pada tahun sebelumnya.
Ia juga menyinggung Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 174/PK.03.08 tanggal 10 Desember 2025 tentang Sinergitas Penanganan Kemiskinan melalui Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Sosial Tepat Sasaran bagi KPM.
Melalui kebijakan itu, penyuluh KB bersama tenaga lini lapangan diminta aktif menilai status kemiskinan keluarga binaan sekaligus mendorong proses graduasi, yakni mengeluarkan keluarga dari kategori miskin menuju keluarga sejahtera.
Siska menambahkan, program Kampung Keluarga Berkualitas yang telah tersedia di seluruh desa di Jawa Barat dapat menjadi titik masuk untuk mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi, termasuk pengembangan UMKM bagi keluarga penerima bantuan sosial.
“Kita graduasikan keluarga-keluarga miskin ini menjadi keluarga-keluarga yang sejahtera,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara sekaligus Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jawa Barat, Iin Indasari, menjelaskan webinar tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran gubernur serta Surat Sekretaris Daerah Jawa Barat Nomor 300/91 tanggal 30 April 2025 mengenai tindak lanjut rapat koordinasi Gawe Rancage bersama kepala desa dan lurah.
Hingga 15 Juli 2025, edukasi program KB dan ketahanan keluarga telah menjangkau 25.399 KPM, dengan 18.282 di antaranya merupakan pasangan usia subur.
Dari jumlah tersebut, 86 persen telah menjadi peserta KB, sedangkan sisanya masih memerlukan pendampingan.
“Capaian ini menegaskan bahwa bantuan sosial dapat menjadi entry point strategis untuk menjangkau keluarga rentan sekaligus memperkuat perencanaan keluarga,” kata Iin.
Webinar tersebut menghadirkan narasumber dari Kemendukbangga (BKKBN), Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dan Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Jawa Barat.
Dari total 1.900 penyuluh KB di Jawa Barat, sebanyak 900 orang mengikuti kegiatan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Acara turut dihadiri perwakilan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Adang Syamsul Hadi, perwakilan Dinas Sosial Jawa Barat Wiwid Novita, serta Ketua KKI Jawa Barat Ferry Hadianto.(GIH/*)