PENTAS.TV-BANDUNG,– Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PD KPPG) Jawa Barat, Atalia Praratya, mendorong perempuan di Jawa Barat untuk lebih aktif mengambil peran dalam dunia politik. Ajakan tersebut disampaikan usai pelantikan dan pengukuhan PD KPPG Jawa Barat periode 2026–2030 yang diikuti 95 pengurus di Aula DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat (21/8/2026).
Dalam kepengurusan baru tersebut, KPPG Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadi wadah internal Partai Golkar, tetapi juga membuka ruang bagi perempuan dari berbagai latar belakang untuk terlibat dalam gerakan politik dan sosial.
"Alhamdulillah sesungguhnya SK sudah turun di dua bulan yang lalu, tetapi hari ini kita bisa melaksanakan," kata Atalia seusai kegiatan.
Atalia menjelaskan, KPPG Jawa Barat akan merangkul perempuan dari berbagai profesi dan bidang pengabdian. Organisasi itu membuka ruang bagi anggota legislatif, penggerak sosial, pegiat kemanusiaan, pelaku ekonomi, hingga perempuan yang berkecimpung di bidang kebudayaan.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas partisipasi perempuan dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
Selain memperkuat partisipasi politik, KPPG Jawa Barat menetapkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu fokus utama selama periode kepengurusan 2026–2030.
Menurut Atalia, perempuan di Jawa Barat masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari stereotip, marginalisasi, subordinasi, hingga beban peran ganda yang memengaruhi kehidupan mereka.
Ia menilai tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama.
"Kekerasan di Jawa Barat termasuk Indonesia ini sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira itu akan menjadi salah satu fokus kami bagaimana kemudian kami bisa mengadvokasi terkait dengan perlindungan bagi perempuan dan juga anak-anak," ujarnya.
Atalia juga menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui kebijakan kuota 30 persen perempuan.
Ia menyebut masih banyak hambatan yang membuat perempuan belum berani terjun ke politik, mulai dari budaya patriarki, tradisi yang mengakar, tingginya biaya politik, minimnya dukungan keluarga, hingga rasa takut yang masih dirasakan sebagian perempuan.
Karena itu, KPPG Jawa Barat akan mendorong penguatan literasi politik sebagai salah satu agenda utama organisasi.
Atalia menegaskan bahwa membangun kesadaran politik perempuan merupakan pekerjaan rumah terbesar yang harus dijalankan KPPG Jawa Barat.
"PR berat kami yang paling utama adalah kemudian menghadirkan perempuan-perempuan yang melek politik," katanya.
Menurutnya, politik tidak hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, tetapi juga menyangkut berbagai kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ia mencontohkan bahwa administrasi kependudukan, biaya pendidikan, hingga harga kebutuhan pokok merupakan bagian dari keputusan politik yang berdampak langsung terhadap keluarga.
"Politik itu tidak hanya sekadar kekuasaan, tapi bagaimana keputusan politik mempengaruhi semua hal dalam kehidupan," tuturnya.
Sebagai bagian dari Partai Golkar, KPPG Jawa Barat diharapkan mampu memperkuat peran politik perempuan di tengah masyarakat.
Atalia berharap semakin banyak perempuan yang tidak lagi memandang politik secara skeptis, melainkan berani terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
"Jadi tentu yang paling penting adalah perempuan tidak skeptis politik. Dan itu yang menjadi PR utama kami," pungkasnya.(GIH/*)