PENTAS.TV - Agar segala aktivitas berlangsung aman dan tidak menyebabkan kerugian, pemerintah beserta seluruh lembaga dan institusinya menerapkan dan memberlakukan beragam regulasi. Begitu pula dengan sektor jasa keuangan.
Sebagai upaya perlindungan masyarakat, hingga kini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan banyak peraturan bagi para pelaku sektor jasa keuangan, baik perbankan, asuransi, Modal Ventura, dan Financial Technology (Fintech) Peer to Peer (P2P) Lending alias pinjaman online (pinjol) atau yang kini beristilah pinjaman dalam jaringan (pindar).
Tentu saja, apabila entitas-entitas dan para penyelenggara industri keuangan tersebut bandel dan melanggar regulasi, ada sanksi yang wajib mereka terima.
Buktinya, selama Agustus 2026, tanpa ragu, OJK menetapkan sanksi bagi puluhan penyelenggara pinjol alias pindar.
"Ada 34 penyelenggara Fintech P2P Lending yang terkena sanksi selama Agustus 2026," tandas Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, pada konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, belum lama ini.
Dia mengatakan, selain 34 penyelenggara pindar, pada bulan kedelapan tahun ini, pihaknya pun menerapkan sanksi kepada 32 perusahaan multi-finance dan 15 perusahaan modal ventura,
Tidak itu saja, sambungnya, ada enam perusahaan pegadaian yang juga terkena sanksi administratif.
Bentuk sanksi bagi 32 perusahaan multi-finance, 34 penyelenggara pindar, dan 15 modal Ventura tersebut, ungkap dia, yakni administratif.
Terdiri atas, lanjutnya, sebanyak 53 sanksi berupa denda. Lalu, sahutnya, sebanyak 149 sanksi berupa peringatan tertulis.
Penerapan sanksi kepada pilihan pelaku industri keuangan tersebut, jelas dia, akibat tidak menaati alias melanggar peraturan.
"Dasar lainnya, yaitu pemantauan dan pengawasan serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara langsung," paparnya. (*)
