PPENTAS.TV-BANDUNG – Besarnya investasi industri yang masuk ke Jawa Barat ternyata belum sepenuhnya diikuti penyerapan tenaga kerja lokal. Di tengah pesatnya perkembangan industri manufaktur dan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan vokasi dan kebutuhan perusahaan masih menjadi persoalan yang perlu segera ditangani.
Bahkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat masih mencapai sekitar 10,6 persen.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Seminar Nasional West Java Economic Society (WJES) 2026 yang berlangsung di Bale Pasundan Bank Indonesia Jawa Barat, Selasa (3/11/2026).
Forum kolaborasi Bank Indonesia dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jawa Barat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan ekonomi, khususnya terkait penguatan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan industri.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan, investasi yang masuk ke wilayah Jawa Barat harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja bagi putra-putri daerah.
Menurut Erwan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap investor dari dalam maupun luar negeri. Namun, perusahaan yang beroperasi di wilayah Jawa Barat diharapkan memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar kawasan industri.
"Saya bukan anti pendatang. Tetapi saya berharap, silakan investor dari mana pun datang ke Jawa Barat, baik itu investor lokal maupun investor dari luar negeri. Tetapi tolong perhatikan masyarakat-masyarakat sekitar, untuk memberikan pekerjaan lebih utama kepada masyarakat-masyarakat sekitar," ujar Erwan.
Ia mengungkapkan, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sekitar 39,71 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat pada triwulan II 2026.
Selain industri manufaktur, investasi kendaraan listrik juga menjadi peluang strategis bagi perekonomian Jawa Barat. Salah satunya melalui pembangunan pabrik mobil listrik nasional di Kabupaten Subang dengan luas lahan sekitar 300 hektare.
Namun, Erwan mengingatkan bahwa perkembangan industri tersebut harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja lokal.
Ia mencontohkan kebutuhan tenaga teknis seperti pengelasan yang semestinya dapat dipenuhi masyarakat setempat apabila memiliki keterampilan sesuai standar industri.
Sementara tenaga ahli asing masih dapat dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan teknologi khusus pada tahap awal, perusahaan diharapkan melakukan transfer pengetahuan dan teknologi kepada pekerja Indonesia.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Junanto Herdiawan, turut menyoroti persoalan ketenagakerjaan di Jawa Barat, khususnya tingginya angka pengangguran lulusan SMK.
Ia menyebutkan, dari sekitar 25 juta angkatan kerja di Jawa Barat, tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,7 persen. Sementara itu, TPT khusus lulusan SMK masih berada di kisaran 10,6 persen.
Menurut Junanto, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya kesesuaian antara kurikulum pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia industri.
Ia mencontohkan, sekolah kejuruan yang berada di sekitar kawasan industri kendaraan listrik seharusnya mulai mengajarkan teknologi otomotif modern. Namun, kenyataannya masih terdapat sekolah yang menggunakan materi pembelajaran kendaraan konvensional, seperti mesin dengan radiator dan karburator.
"Kita berharap SMK di sekitar kawasan industri kendaraan listrik sudah menguasai teknologi electric vehicle (EV). Tetapi kenyataannya masih ada yang menggunakan kurikulum mobil lama. Ini menunjukkan belum adanya link and match," katanya.
Karena itu, WJES mendorong penguatan pendidikan kejuruan melalui SMK, Balai Latihan Kerja (BLK), serta lembaga pelatihan lainnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar lulusan pendidikan vokasi memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan perusahaan.
Dengan demikian, masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah masuknya investasi besar, tetapi juga dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan industri di daerahnya sendiri.
Ketua ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat, Prof. Martha Fani Cahyandito, mengatakan West Java Economic Society telah menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang diadopsi pemerintah daerah sejak forum tersebut dibentuk pada 2020.
Beberapa rekomendasi yang dihasilkan mencakup penguatan cadangan pangan dan rantai pasok melalui peran BUMD dan BUMDes, transformasi digital UMKM melalui peningkatan literasi digital dan akses pasar, serta pengembangan investasi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan penyerapan tenaga kerja.
Martha menjelaskan, penyusunan rekomendasi WJES 2026 melibatkan seleksi terhadap 269 abstrak karya ilmiah.
Dari proses tersebut, terpilih 24 naskah utama, sedangkan tiga karya terbaik mendapatkan kesempatan untuk dipresentasikan dalam seminar nasional.
Hasil kajian tersebut selanjutnya akan disusun menjadi policy brief atau dokumen rekomendasi kebijakan yang akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah pada 2027.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Martha juga menyoroti kesenjangan pembangunan antara kawasan industri di wilayah utara dan wilayah selatan Jawa Barat yang masih didominasi sektor agraris.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur dan teknologi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah.
"Kita tidak ingin dunia pendidikan berjalan di jalurnya sendiri, sementara dunia industri bergerak ke arah yang berbeda. Kurikulum di ruang kelas harus menjadi jawaban langsung bagi kebutuhan industri," tegasnya.
Melalui Seminar Nasional WJES 2026, para pemangku kepentingan berharap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tidak hanya tercermin dari besarnya investasi yang masuk.
Lebih dari itu, investasi diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, memperkuat daya saing lulusan pendidikan vokasi, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat.(GIH/*)
