PENTAS.TV - Bagi setiap korporasi, tata kelola yang baik, transparan, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian adalah aspek penting demi performa dan kinerja yang solid.
Tentunya, sistem tata kelola yang transparan, profesional, proporsional, plus prinsip kehati-hatian termasuk misi yang wajib diemban korporasi perbankan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terakbar di tanah air, PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten Tbk (Perseroda) alias bank bjb.
Agar sistem tata kelolanya lebih sempurna, bank bjb punya beragam kiat. Terbaru, bank bjb mempererat sinergi dengan kejaksaan.
Dalam laman resminya, belum lama ini, secara resmi, bank bjb menjalin sekaligus mempererat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.
Resminya jalinan kerja sama itu melalui penandatanganan kerja sama Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, yang berlangsung di Kantor Kejati Banten, Jalan Jaksa Agung R Soeprapto, Kota Serang.
"Kerja sama ini bisa menjadi penopang pemerkuatan dan penyempurnaan tata kelola, kepatuhan, dan kepastian hukum, termasuk pemulihan aset-aset bank bjb," tandas Ayi Subarna, Direktur Utama bank bjb.
Ayi Subarna menyatakan, jalinan kerja sama ini juga mencakup komitmen kedua pihak mengenai pemerkuatan koordinasi secara lebih efektif sesuai tugas dan fungsinya.
Bagi pihaknya, kata pria berpostur tubuh jangkung ini, , sinergi tersebut bermakna strategis, terutama menyempurnakan sistem tata kelola dan kepatuhan.
Kolaborasi tersebut juga, sambungnya, menjadi sebuah support saat mengatasi berbagai aspek hukum.
"Kerja sama dengan kejaksaan merupakan pengejawantahan komitmen kami untuk terus membina dan menjalin pola kelembagaan secara produktif, tidak hanya penyempurnaan prinsip governance, risk management, dan compliance," paparnya.
Bagi perbankan, imbuhnya, sistem tata kelola dan manajemen risiko yang baik merupakan aspek yang sangat dibutuhkan.
Pasalnya, terang dia, perbankan merupakan sebuah lembaga yang berkaitan erat dengan trust atau kepercayaan publik, yang meliputi pembiayaan, pengelolaan dana masyarakat, dan aktivitas perekonomian lainnya. (*)
